Anggaran Rumah Tangga

logomini

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

  1. Anggota ialah: Inteligensia Kristen warga Negara Indonesia
  2. Inteligensia Kristen adalah warga gereja yang mempunyai wawasan luas dalam memajukan masyarakat, atau mereka yang telah tamat sarjana ( S-1, S-2, S-3 ), minimal pernah menempuh pendidikan setingkat perguruan tinggi/ akademik/ politeknik/ diploma

 

Pasal 2

Hal dan Kewajiban anggota:

  1. Setiap anggota organisasi berhak untuk:
    1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.
    2. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran-saran.
    3. Dan lain-lain yang akan ditentukan dalan peraturan organisasi.
  2. Anggota Biasa berhak memilih dan dipilih.
  3. Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut:
    1. Memahami sepenuhnya tujuan organisasi.
    2. Mentaati seluruh ketentuan-ketentuan organisasi
    3. Menjaga dan memelihara nama baik organisasi.
    4. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi.
    5. Membantu pimpinan dalam melaksanakan program-program organisasi
    6. Membayar iuran anggota
  4. Pemberhentian dan pembelaan anggota:
    1. Diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan yang bersangkutan berhak membela diri dalam Musyawarah Cabang
    2. Diberhentikan dengan Keputusan Musyawarah Cabang dan yang bersangkutan berhak membela diri dalam Musyawarah Daerah
    3. Diberhentikan dengan Keputusan Musyawarah Daerah dan yang bersangkutan berhak membela diri di Kongres

 

BAB II

Pasal 3

ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI

  1. Kongres
    1. Kongres adalah badan tertinggi dalam organisasi
    2. Kongres diadakan sekali dalam 4 ( Empat tahun )
    3. Kongres diadakan atas panggilan Pimpinan Pusat.
    4. Kongres menilai dan mensahkan Lapuran Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat .
    5. Kongres menentukan Garis-Garis besar Haluan Program Organisasi.
    6. Kongres memilih Dewan Pimpinan Pusat .
    7. Kongres menetapkan Majelis Ketua untuk memimpin persidang kongres.
    8. Kongres dinyataka sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah
    9. Dewan Pimpinan Daerah mempunyai 2 ( Dua ) hak suara, dan Dewan Pimpinan Cabang mempunyai 1 ( satu ) hak suara
  2. Kongres Luar Biasa
    1. Dalam hal DPP melakukan pelanggaran AD/ ART dan Keputusan Kongres lainnya, maka Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan dari 2/3 jumlah DPD dan 2/3 jumlah DPC.
    2. Apabila dua bulan terhitung dari surat permintaan Kongres Luar Biasa tersebut tidak dipenuhi oleh DPP, maka DPD/ DPC yang mengajukan permintaan tadi dapat membentuk Panitia dan menyelengggarakan Kongres Luar Biasa.

Pasal 4 

DEWAN PIMPINAN PUSAT 

  1. Organisasi ini dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Kongres untuk masa bhakti 4 ( Empat ) tahun atau masa antara dua Kongres.
  3. Dewan Pimpinan Pusat sedikit-dikitnya terdiri dari ; seorang Ketua Umum, seorang sekertaris, seorang Bendahara Umum , 2 orang Bendahara dan anggota yang disesuakan dengan kebutuhan.
  4. Ketua Umum dan sekertaris Jendral adalah penanggung jawab organisasi kedalam dan keluar.
  5. Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Kongres secara langsung, formatur atau semi formatur.
  6. Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal hanya dapat dipilih maksimum dua kali masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama.
  7. Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Dewan Penasehat Organisasi.
  8. Anggota Dewan Pimpinan Pusat harus Inteligensia warga Negara Indonesia yang beragama Kristen.

 

Pasal 5

MUSYAWARAH DAERAH ( MUSDA )

  1. Musyawarah Daerah adalah badan tertinggi di daerah.
  2. Musyawarah Daerah diadakan sedikit –dikitnya sekali dalam waktu 5 ( lima ) tahun.
  3. Musyawarah daerah diadakan atas panggilan Dewan Pimpinan Daerah atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah cabang.
  4. Musyawarah Daerah menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
  5. Musyawarah Daerah menetapkan pokok-pokok program kerja sebagai penjabaran Garis-Garis Besar Haluan Program Organisasi yang telah ditetapkan Kongres.
  6. Musyawarah Daerah Memilih Dewan Pimpinan Daerah guna ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  7. Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ n +1 dari jumlah cabang.

 

Pasal 6 

DEWAN PIMPINAN DAERAH

  1. Organisasi ini di tingkat daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
  2. Dewan Pimpinan Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah untuk masa bhakti 5 (lima ) tahun ( masa antara dua Musyawarah Daerah ), guna ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  3. Dewan Pimpinan Daerah sedikit-dikitnya terdiri dari seorang ketua, seorang Sekertaris, seorang Bendahara dan 5 ( lima ) orang anggota.
  4. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Dewan Penasehat Organisasi.
  5. Anggota Dewan Pimpinan Daerah harus Inteligensia warga negara Indonesia yang beragama Kristen.

 

Pasal 7

MUSYAWARAH CABANG ( MUSCAB )

  1. Musyawarah Cabang adalah badan tertinggi organisasi di tingkat cabang .
  2. Musyawarah Cabang diadakan atas panggilan Dewan Pimpinan Cabang atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 anggota cabang.
  3. Musyawarah Cabang diadakan sedikitnya 1 ( satu ) kali dalam 4 ( empat ) tahun.
  4. Musyawarah Cabang menetapkan pokok-pokok program kerja sebagai penjabaran dari Garis-Garis Besar Program Organisasi yang ditetapkan oleh Kongres
  5. Musyawarah Cabang menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
  6. Musyawarah Cabang memilih Dewan Pimpinan cabang guna ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
  7. Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihindari oleh sekurang-kurangnya ½ n + 1 dari jumlah anggota.

 

Pasal 8 

DEWAN PIMPINAN CABANG

  1. Organisasi ini di tingkat Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
  2. Dewan Pimpinan Cabang dipilih oleh musyawarah cabang untuk masa bhakti 4 ( empat ) tahun ( masa antara dua musyawarah cabang ), guna ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
  3. Dewan Pimpinan Cabang sedikit-sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekertaris, seorang Bendahara dan dua orang anggota.
  4. Dewan Pimpinan Cabang harus Inteligensia warga Negara Indonesia yang beragama Kristen

 

Pasal 9 

PEMBENTUKAN CABANG

  1. Pembentukan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan/ atau Dewan Pimpinan Daerah , kemudian diberitahukan kepada cabang-cabang dan dilaporkan ke Kongres.
  2. Pembentukan Cabang dilakukan melalui persyaratan :
    1. Di Kabupaten/ Kota Administratif / Kotamadya yang terdapat Inteligensia Kristen.
    2. Sekurang-kurangnya terdapat kesediaan 15 ( lima belas ) orang Inteligensia Kristen untuk menjadi anggota dan masing-masing mengajukan permohonan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan/ atau Dewan Pimpinan Pusat.
    3. Sudah mendapat bimbingan sekurang-kurangnya enam bulan dari cabang yang berdekatan.

 

BAB III

DEWAN PENASEHAT

Pasal 10

  1. Dewan Pimpinan Organisasi di setiap jenjang dapat membentuk Dewan Penasehat yang berfungsi sebagai badan / perangkat kerja organisasi dan memberikan nasehat , pertimbangan dalam mengendalikan kegiatan organisasi.
  2. Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh Kristen yang dipandang banyak berjasa dalam kehidupan gereja, masyarakat dan negara.
  3. Dewan Penasehat diangkat untuk kurun waktu sesuai dengan masa jabatan Dewan Pimpinan.

BAB IV  

PERBENDAHARAAN

Pasal 11

  1. Iuran anggota ditetapkan dalam peraturan organisasi
  2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dapat diperoleh dari para donatur dan para simpatisan.
  3. Hal-hal yang menyangkut perbendaharaan lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi.

 

BAB V  

ATRIBUT

Pasal 12

  1. Atribut sebagai tanda pengenai organisasi terdiri dari
    1. Bendera
    2. Lambang
  2. Bendera terdiri dari kain biru laut berbentuk empat persegi panjang yang di tengah-tengahnya dicantumkan lambang organisasi.
  3. Lambang terdiri dari:
    1. Perisai sebagai alat pertahanan yang menggambarkan ketahanan Inteligensia Kristen dalam menghadapi tantangan akan dilindungi oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
    2. Di bagian atas perisai terdapat tulisan PIKI dan mengikuti lingkaran sisinya terdapat tulisan “ PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA’ untuk memperjelas nama organisasi.
    3. Di tengah-tengah perisai terdapat gambar SALIB, CAWAN dan LIDAH API:
      • SALIB, sebagai identitas Kristiani
      • CAWAN, sebagai lambang medan pergumulan Inteligensia Kristen berupa masalah-masalah sosial, gereja dan Negara.
      • LIDAH API, sebagai fungsi Inteligensia Kristen yang harus dijalankan oleh PIKI bahwa ia menyinari pancari tantangan-tantangan di medan pelayanannya atas dasar sinar kasih Yesus Kristus.

BAB VI 

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Organisasi dengan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.