Rekomendasi DPD PIKI DIY Kepada Komisi A DPRD DIY

Posted by on 10 Oct 2016 in Berita | 0 comments

Kepada Yth. Bapak Eko Suwanto Komisi A DPRD DIY,

Perkenankan kami memperkenalkan, bahwa kami adalah Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia DIY (DPD PIKI DIY) untuk masa kepengurusan tahun 2016-2021. Sebagaimana informasi yang telah kami terima, yaitu agar masyarakat dapat menyampaikan kepada Komisi A DPRD DIY, berbagai permasalahan yang ditemui di masyarakat terkait dengan masalah intoleransi di DIY, maka untuk maksud tersebut kami dari DPD PIKI DIY hendak menyampaikan beberapa poin permasalahan tentang intoleransi yang terjadi di wilayah DIY, yang disertai dengan beberapa catatan rekomendasi (terlampir). Harapan kami, poin-poin yang kami sampaikan dapat menjadi bahan pembicaraan dalam rapat Komisi A DPRD DIY.

Demikian beberapa catatan permasalahan dan rekomendasi yang kami sampaikan. Atas perhatian dan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

REKOMENDASI

DEWAN PIMPINAN DAERAH PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOYAKARTA

(DPD PIKI DIY)

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional Hak-hak Sipil Politik 2005dan telah ada Undang-undang RI nomor 12 Tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa pluralitas merupakan fakta sosiologis yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan terus dipertahankan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah dengan masyarakatnya yang beragam baik dari sisi agama, suku, budaya, dan etnis. Di sisi lain tindakan kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga negara dan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok minoritas beragama dan berkepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjadi persoalan serius yang masih sering terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang.

Adapun kategori tindakan yang masuk dalam cakupan rekomendasi ini antara lain :

  1. Pelanggaran Kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) yaitu setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut kebebasan dasar seseorang atau kelompok orang untuk menikmati dan menjalankan hak-hak fundamental kemerdekaan beragama, dan karena perbuatan itu pula seseorang atau sekelompok orang tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
  2. Tindakan intoleransi atas nama agama yaitu ketidakmauan untuk memperlakukan orang yang berbeda agama dan keyakinan secara setara, termasuk di dalamnya ketidakmauan untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik dan profesional kepada orang-orang dari agama dan keyakinan yang berbeda. Mencakup prasangka negatif bermotif keyakinan, afiliasi atau praktek keagamaan tertentu, baik terhadap individu maupun kelompok, intimidasi, kekerasan bermotif pengabaian hak seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan ibadahnya dan pengabaian atas hak-hak fundamental pemeluk agama.
  3. Diskriminasi atas nama agama yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam Deklarasi 1981 di mana kategori aktor pelanggaran diskriminasi dan intoleransi dibagi ke dalam tiga pihak:

  1. negara (state),
  2. institusi (institution),
  3. kelompok (group of persons),
  4. seseorang (person).

Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan berkepercayaan yaitu :

  1. Pemaksaan dengan intimidasi atau ancaman fisik
  2. Pemaksaan ancaman sanksi hukum, tindakan negara dengan ancaman sanksi hukum
  3. Kriminalisasi keyakinan, berupa tindakan penerapan sanksi dalam peraturan undangan, umumnya tentang penyalahgunaan dan penodaan agama.
  4. Pemaksaan dengan kebijakan
  5. Pembatasan ibadah, tindakan aparat negara yang berusaha membatasi atau menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk beribadah baik di rumah ibadah atau tempat ibadah tertentu.
  6. Pelarangan ibadah merupakan tindakan yang melarang seseorang atau sekelompok orang, berbentuk surat resmi pelarangan maupun tindakan pelarangan di lapangan.
  7. Pelarangan aktivitas keagamaan, berupa larangan aparat negara, resmi maupun kebijakan di lapangan terhadap aktivitas keagamaan tertentu.
  8. Penyegelan tempat ibadah merupakan tindakan pencabutan izin, pelarangan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah dan berbagai tindakan lain yang bertujuan agar suatu rumah ibadah tidak berdiri di satu lokasi.

 

Ada kegelisahan atas kondisi aktual yang tengah dihadapi para penganut agama dan kepercayaan serta pengusung pentingnya kebebasan beragama dan berkepercayaan di DIY yakni terjadinya sejumlah peristiwa yang berdimensi kekerasan massa terhadap kelompok penganut agama dan kepercayaan terutama menyangkut pembangunan rumah ibadah.

Dari hasil pendokumentasian yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, Sleman, dan Bantul telah terjadi beberapa peristiwa yang diduga telah terjadi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dan tindakan intoleransi hidup beragama dan berkepercayaan, yaitu :

  1. Penyegelan tempat ibadah merupakan tindakan pencabutan izin, pelarangan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah dan berbagai tindakan lain yang bertujuan agar suatu rumah ibadah tidak berdiri di satu lokasi.
  2. Di Kabupaten Gunungkidul : GPdI Semanu 19 Januari 2012 (sudah selesai), GKII Widoro 6 April 2014 (sudah selesai), GPdI Playen 12 Juni 2014 (sudah selesai), Gua Maria Giriwening, Gedangsari 26 Januari 2012 (sudah selesai).
  3. Di Kabupaten Sleman : GPdI Pangukan Mei 2014, GPdDI Cebongan, GIA Seyegan 14 Juni 2014, GKI Pos Palagan
  4. Di Kabupaten Bantul : GPdI Kadipiro 2014 (sudah selesai), GBI Saman, Sewon 2015 (sudah selesai), Gereja Katholik Santo Yakobus Bantul Oktober 2016.
  5. Terjadi pelanggaran dengan tema penolakan dan atau tidak memberi ijin kegiatan ibadah/keagamaan : penyerangan Sembahyangan Rosario umat Katholik di rumah Bp. Julius (Sleman), penghentian paksa kegiatan Lembaga Rausan Fikr (Sleman), penolakan kegiatan Paskah Adiyuswa Sinode GKJ (Gunungkidul), pemukulan aktivis Forum Lintas Iman (Gunungkidul), pembubaran kegiatan pengajian Majelis Ta’lim Raudhatul Jannah (Bantul), penolakan kegiatan komunitas Jamaah Ahmadiyan (GAI dan JAI), serta pembatasan kegiatan penghayat kepercayaan.
  6. Terjadi pelanggaran dengan tema penolakan keberadaan fasilitas kegiatan keagamaan : penolakan pembangunan Kantor Klasis Gereja-gereja Kristen Jawa di Gunungkidul (September 2016)

Beberapa bentuk dugaan pelanggaran tersebut terjadi berupa pemberian perintah lisan dan atau pemberian surat pelarangan penggunaan tempat ibadah yang dikeluarkan aparat pemerintah yaitu camat didukung Kapolsek dan Danramil serta dari Pemerintah kabupaten. Terjadi juga dugaan pelanggaran dengan penolakan pemakaian tempat untuk kegiatan keagamaan baik yang dilakukan aparat Pemerintah Kabupaten, Pemda DIY maupun Instansi Militer.

Pola dari peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran dan tindakan intoleransi berdasarkan agama dan kepercayaan :

Pertama, dalam hal peristiwa penolakan keberadaan tempat ibadah maupun kegiatan keagamaan selalu melibatkan kelompok masyarakat atau ormas yang mengusung simbol keagamaan seperti Front Jihad Islam, Hizbullah, dll.

Kedua, setelah terjadi penolakan terhadap keberadaan tempat ibadah maupun kegiatan keagamaan pemerintah baik tingkat kecamatan maupun kabupaten akan memfasilitasi pertemuan antara pihak penolak dengan yang ditolak dengan melibatkan FKUB, Polisi, dan TNI yang berujung pada penutupan tempat ibadah atau pembatalan kegiatan keagamaan dengan alasan keamanan (kondusifitas wilayah).

Ketiga, setelah terjadi penutupan tempat ibadah atau penghentian kegiatan keagamaan maka akan terjadi proses yang berlarut-larut untuk memfungsikan kembali tempat ibadah atau kelanjutan kegiatan keagamaan yang ditolak dengan alasan kondusifitas wilayah atau bahkan disebut kerukunan umat beragama.

 II. DASAR

  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 28E dan pasal 29
  2. Deklarasi Universal HAM (1948) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia khususnya pada pasal 18 dan pasal 19
  3. Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik khususnya pada pasal 18 dan pasal 20
  4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
  5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (PBM 2006)

 

III. REKOMENDASI

Kebebasan beragama dan berkepercayaan merupakan hak dasar yang dijamin konstitusi (merupakan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian negara harus menjadi duty bearer aktif yang ditunjukkan antara lain dengan pembentukan instrumen dan mekanisme legal untuk menjamin dan menghormati, pengambilan tindakan aktif untuk mencegah dan melindungi dari pelanggaran serta melakukan tindakan aktif untuk memulihkan hak-hak korban. Negara, melalui aparatnya wajib melarang dan menindak setiap tindak kekerasan yang terjadi terhadap kelompok masyarakat yang menunaikan agama dan keyakinannya. Tidaklah tepat apabila negara membiarkan berkembangnya kebencian atau pun aksi-aksi kekerasan yang ditujukan terhadap warga negara memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda.

Diperlukan perubadah paradigma aparat keamanan dan penegak hukum. Perubahan paradigma ini penting untuk mencari titik temu sekaligus solusi bersama guna mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Dengan memperhatikan perkembangan situasi kehidupan beragama dan berkepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini maka Dewan Pengurus Daerah Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

  1. Mendukung Gubernur DIY beserta Bupati/Walikota untuk dapat sungguh-sungguh menegakkan Konstitusi
  2. Mendukung Gubernur DIY beserta Bupati/Walikota se-DIY untuk dapat sungguh-sungguh menjalankan tugas dan kewajibannya memelihara kerukunan umat beragama yaitu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. Mendukung Gubernur DIY dan Bupati/Walikota se-DIY untuk dapat melakukan langkah-langkah perlindungan dan fasilitasi umat beragama untuk dapat beribadah dengan nyaman dan aman dengan jalan :
  4. Tidak melakukan penutupan/penyegelan/penghentian pembangunan rumah ibadah bagi agama dan kepercayaan apa pun yang dianut oleh masyarakat DIY
  5. Memberikan perlindungan nyata terhadap keberadaan tempat-tempat ibadah keluarga dalam masing-masing agama dan kepercayaan, sebagai tempat ibadat yang dikecualikan dari kategori tempat ibadah yang harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat sebagaimana diatur dalam pasal 1 PBM 2006.
  6. Memberikan kemudahan penerbitan IMB untuk rumah ibadah yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah sebelum berlakunya PBM 2006 dengan melakukan “Pemutihan” atau setidak-tidaknya dengan menerbitkan IMB rumah ibadat tanpa mengacu pada pasal 14 ayat (2) PBM 2006 yaitu persyaratan khusus berupa daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang, dukungan masyarakat paling sedikit 60 orang, rekomendasi tertulis kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota, dan rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota
  7. Memberikan kemudahan penerbitan IMB rumah ibadat bagi ruma-rumah ibadah yang dibangun baru dengan mengacu pada PBM 2006
  8. Mendukung Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY, khususnya Badan Kesatuan bangsa dan Politik untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas-ormas yang sering melakukan tindakan-tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkepercayaan.
  9. Mendukung Kepolisian Daerah beserta jajarannya sampai di tingkat Sektor untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat keamanan dan sebagai aparat penegak hukum dengan menunjukkan keberanian dan ketegasannya menindak ormas-ormas yang melakukan pelanggaran pasal 156 dan 156a KUHP.
  10. Mendukung Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten/Kota se-DIY untuk melakukan upaya-upaya pendidikan kesadaran masyarakat akan Hak Konstitusional Warga Negara utamanya akan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan.

 

Yogyakarta,10  Oktober 2016

Pengurus DPD PIKI DIY

Periode 2016 – 2021

 

 

Ketua                                                                Sekretaris

Ttd                                                                    ttd

Drs. Bambang Praswanto, M.Sc          Pdt. Mathelda Yeanne Tadu, S.Si. (teol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *